Pemkot Tidore Kolaborasi Dengan Pedagang Tekan Inflasi

TIDORE – Antisipasi lonjakan harga bahan pokok yang meroket, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore, lakukan evaluasi internal maupun eksternal.

Tujuan daripada evaluasi ini, agar dapat memproteksi penyebab lonjakan harga bahan pokok di momentum tertentu. Dengan begitu, Pemerintah dapat menstabilkan harga barang, yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Inflasi ini ada faktor internal dan eksternal, kalau masalah internal bagi saya tidak masalah, tapi kalau soal eksternal seperti barang yang diambil dari luar, misalnya beras, minyak dan telur, tentu pemerintah daerah tidak bisa mengendalikan harga tersebut, karena tidak diproduksi dari sini (Tidore),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (7/1/25),

Untuk itu, kata Sekda, TPID Kota Tidore sudah harus memetakan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menangani pasokan barang yang dibeli dari luar.

“Harga barang tentu sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Harga Eceran Tertinggi (HET), namun ada faktor tertentu yang membuat nilai jual tidak sama. Seperti faktor cuaca dan transportasi yang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore ini, kemudian menginstruksikan kepada TPID Kota Tidore, untuk membuat telaahan, guna mengantisipasi adanya lonjakan harga, sehingga dengan begitu, harga barang tetap stabil dan tidak terlalu membebani Masyarakat dalam momentum tertentu.

“Selain beras, minyak dan telur, kita juga masih memproduksi rica, bawang dan tomat dari luar. Untuk itu, persoalan seperti ini perlu dilakukan kolaborasi antara Pemerintah, Pedagang dan Distributor,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris TPID Kota Tidore, Nulaela Yasin, mengaku siap menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore.

Bahkan ia sangat mendukung apa yang menjadi harapan Sekda, sebab pihaknya telah membuat telaahan guna mengantisipasi lonjakan harga akibat faktor eksternal.

“Kami sudah membuat telaannya, dan akan disampaikan ke pak sekda,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Nurlaela mengaku, dari hasil kajian dan telaan yang dibuat pihaknya, terdapat kendala mengenai anggaran yang tidak disediakan untuk biaya transportasi pengadaan barang bagi pedagang.

Untuk itu, dia berharap agar dalam menangani masalah tersebut, terdapat alokasi anggaran tak terduga yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga situasi dalam keadaan darurat, anggaran tersebut sudah bisa digunakan untuk menstabilkan harga barang.

“Pemerintah Daerah sangat bisa mengintervensi pedagang, apabila biaya transportasi pengadaan barang, itu sudah ditanggung oleh Pemerintah. Hal ini sangat mudah karena pemerintah daerah (TPID) akan membangun kerjasama dengan distributor, sehingga barang yang nantinya dijual oleh pedagang itu tidak boleh terlalu mahal,” tambahnya.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tidore ini mengaku, rata-rata produksi barang seperti Rica, Tomat dan Bawang yang masuk di Tidore, itu diambil dari Manado dan Makassar, sementara untuk Beras, Minyak dan Telur ambilnya dari Surabaya.(*)