Wawali Tidore Sebut BPN Tidore Sangat Inovatif
Wawali Tidore Hadiri Reses DPR RI
“Gugus tugas reforma agraria ini merupakan suatu forum yang sangat penting, dikarenakan dari sisi hulu kebijakan tata ruang yang kita hajatkan sudah beres dan tertata sejak awal. Jika pun ada kebijakan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, maka melalui GTRA ini diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi termasuk perubahan-perubahan yang ada,” jelas Rifqi Nizami.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Lalu Harisandi dalam pemaparannya menyampaikan, ada 7 jenis layanan prioritas jenis pelayanan pertanahan yang terdiri dari pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan dan perubahan hak.
Ia menambahkan seluruh satker sudah melaksanakan layanan prioritas secara elektronik yang dapat dimonitoring dan evaluasi pada dashboard KKP secara realtime.
“Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa inovasi layanan pertanahan milik Kantor Pertanahan Kota Tidore yang diantaranya Inovasi Kecekin yang merupakan layanan untuk masyarakat umum dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang rencana tata ruang dan atau rencana detail tata ruang suatu wilayah atau lokasi sekaligus mengantisipasi permohonan yang berlokasi di Kawasan hutan,” ungkapnya.
Lalu Harisandi menambahkan, ada juga inovasi Baper (Baronda dan Bacarita Pertanahan) yang merupakan inovasi layanan untuk mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk berdialog langsung (bacarita) bertujuan untuk menurunkan jumlah pengaduan masyarakat.
