Pemprov Malut Diminta Transparan Program Mudik Subsidi
Ketua Komisi I DPRD Malut Nazlatan Uhti Kasuba
SOFIFI – Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara mengingatkan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) agar berhati-hati dan harus transparan dalam program mudik bersubsidi. Pasalnya program mudik bersubsidi ini terbatas atau berdasarkan kuota.
“Program mudik bersubsidi sebesar 50 persen dari Pemerintah Provinsi Malut ini ada kuotanya. DPRD berharap ada transparansi terkait dengan jumlah kuota ini. Selain itu, mekanismenya misalnya di ASDP itu sudah menggunakan tiket online, bagaimana masyarakat membeli tiket bersubsidi ini? Sementara kuota terbatas atau tidak secara keseluruhan,” hal ini disampaikan ketua Komisi I DPRD Malut, Nazlatan Uhti Kasuba saat dikonfirmasi wartawan.
Nazla sapaan akrab Nazlatan Uhti Kasuba mendesak pada Pemerintah Provinsi Malut agar transparan jangan sampai saat masyarakat membeli tiket bersubsidi, ternyata kuota sudah habis.
Penerapan tiket mudik bersubsidi ini, Pemerintah Provinsi Malut menggandeng beberapa perusahaan pelayaran, salah satunya ASDP untuk beberapa rute penyeberangan kapal feri.
“Misalnya di ASDP itu sudah terapkan tiket online. Masyarakat bisa membeli tiket bersubsidi ini bisa secara online sementara kuota terbatas. Jika membeli secara kontak personal ini menjadi tanda tanya besar. Berapa dan siapa saja yang mendapatkan tiket bersubsidi ini. Kecuali tidak menggunakan kuota siapa saja dapatkan,” ujarnya.
Politisi perempuan Partai Gerindra itu mengajak pada masyarakat agar bersama-sama mengawal dan memantau program mudik bersubsidi 50 persen ini, guna berjalan sesuai dan dirasakan masyarakat.
Pasalnya Nazla mengaku hasil minitoring Komisi I ke pihak ASDP terkait dengan program mudik bersubsidi 50 persen ini belum ada kesepakatan kongkrit antara Pemprov dan pihak ASDP terkait dengan mekanismenya.
“Kapal Ferry telah menggunakan layanan tiket online. Bagimana singkronisasi dengan program subsidi 50 persen ini? Sementara tiket bersubsidi ini terbatas atau berdasarkan kuota,”ucapnya.
“Kami tidak menyalahkan pemerintah namun kami hanya mengingatkan pemerintah dalam kehati-hatian menerapkan tiket subsidi 50 persen tidak menimbulkan masalah di kemudikan hari. Apa lagi subsidi tiket 50 persen ini program baru,” kata Nazla menambahkan. (*)
