Ini Kata Fraksi-Fraksi DPRD Tidore Terkait LPP APBD Tahun 2024

Namun pentingnya evaluasi terhadap belanja yang belum terealisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Sementara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi DKI juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Tidore Kepulauan dalam meraih opini WTP ke-11 kalinya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pandangan fraksi, Fraksi DKI secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Selanjutnya, Amanat Demokrat Nasional (Adem), Fraksi gabungan PAN dan NasDem ini menyampaikan sejumlah catatan kritis, antara lain rendahnya realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi, persoalan pengelolaan BUMD seperti Perusda AMAN Mandiri yang tidak memiliki laporan audit, serta tingginya defisit operasional sebesar Rp13,33 miliar.

Fraksi Adem menekankan perlunya efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, terutama ketahanan pangan lokal. Dengan berbagai catatan strategis tersebut, Fraksi Adem menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD Tahun 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.