Gegara TPP, ASN Pemprov Malut Ngamuk
SOFIFI – Puluhan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meluapkan kekecewaannya dengan menghamburkan sampah beserta tempatnya dari lantai 4 hingga lantai 1 kantor Gubernur di Sofifi, Senin (04/03/2024).
Mereka kecewa lantaran tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) November dan Desember 2023 tidak kunjung dibayar. Bahkan, beredar kabar bahwa akan dihapus. Tak hanya itu, TPP Januari – Februari 2024 hingga saat ini juga belum ada kejelasan waktu pembayarannya.
Mereka telah meminta penjelasan bendahara dan atasannya namun jawabannya tidak seperti yang diharapkan.
“Kami sudah sampaikan kepada mereka pemegang kebijakan, tapi tidak ada jawaban yang sesuai. Makanya aksi spontan ini terjadi,” ujar salah satu ASN
ASN Pemprov Malut berharap Plt. Gubernur, Al Yasin dapat mengambil sikap dengan memerintahkan kepala BPKAD menyelesaikan tunggakan TPP. “Ini jelang Ramadan, kami berharap ada kepastian dari pak Gubernur dan keuangan (BPKAD),” ucapnya.
Dar Amin salah satu PNS Pemprov Malut menambahkan, masalah pembayaran TTP ASN buka baru kali terjadi, namun sudah beberapa kali, tinggalanTTP terjadi pada saat Ahmad Purbaya jabat sebagai Kepala BPKAD.
“Kaban Keuangan Ahmad Purbaya harus bertanggungjawab terhadap hal ini, kami tuntut Pemprov harus bayar TPP empat bulan ini,” tegasnya.
Menurut dia, tunggakan pembayaran TPP ini karena ulah BPKAD yang selalu menghambat proses pencairan TPP. Karena, hal ini kata dia sudah terbiasa dilakukan dan menjadi kebiasaan di Pemprov Malut.
Untuk itu, dia menambahkan ketika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, maka ratusan PNS akan melakukan unjuk rasa di kantor BPKAD dalam jangka waktu dekat ini.
“Kami tidak main-main, bila pihak BPKAD tidak membayar hak-hak kami, maka kami akan demo di kantor BPKAD dan palang kantor,”ucapnya.
Adanya aksi ASN Pemprov Malut ini dibenarkan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Malut, Rahwan K Suamba. Menurutnya aksi ASN tersebut dipicu karena Pemprov Malut belum membayar TPP mereka. “Tiba-tiba jam 10.00 WIT pagi tadi mereka membuat keributan dengan membuang tempat-tempat sampah dan berkas-berkas daii lantai 4, 3, dan 2 ke lantai 1. Memang sejauh ini janji pembayaran TPP itu belum terealisasi,” ucap Rahwan, Senin (04/03/2024).
Rahwan mengatakan, alasan Pemprov Maluku Utara belum membayar TPP para ASN lantaran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum terealisasi. “Ini karena DPA untuk APBD Tahun 2024 sampai hari ini belum ada fisiknya. Itulah alasan belum terlaksananya pembayaran. Kita berharap ini menjadi perhatian dinas teknis untuk menundaklanjuti apa yang telah dijanjikan kepada ASN,” ujarnya.
Aksi ratusan ASN di kantor gubernur Maluku Utara di Sofifi itu sempat mengganggu aktivitas kerja. “Kita berharap para ASN dapat menahan diri karena aksi sudah diketahui penyebabnya. Dengan adanya aksi ini, kita berharap dapat mempercepat proses pembayaran,” harapnya.
Rahwan mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dengan dinas keuangan untuk mendapatkan penjelasan sejuah mana dokumen APBD 2024 berproses. “ Mengingat tinggal 1 Minggu lagi memasuki Ramadan dan belum ada tanda-tanda pencairan,” ucap Rahwan.
Rahwan memastikan TPP akan dibayarkan setelah pengesahan APBD 2024. Untuk itu, ia meminta ASN menahan diri. “Atas nama pimpinan, meminta ASN untuk menahan diri menunggu kepastian pembayaran karena TTP pasti dibayarkan,” kata Rahwan, mengakhiri. (*)
