Bahas Anggaran Semester Pertama, DPRD Minta Pemkot Tidore Tingkatkan Pengawasan Retribusi
Pembahasan Anggaran Semester I
Ade Kama menambahkan, rapat ini juga membahas terkait penambahan anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, khususnya untuk pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sehingga ia mengingatkan agar rencana belanja tersebut tidak mengganggu porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik, serta dikelola dengan perencanaan yang matang dan akuntabel.
DPRD dan Pemerintah Daerah juga membahas perlunya antisipasi terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan, seperti bencana alam, kondisi darurat kesehatan, maupun peristiwa sosial lainnya, yang berpotensi memerlukan penanganan segera dan alokasi anggaran tak terduga.
Olehnya itu, Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan cadangan anggaran dan mekanisme tanggap darurat yang efektif agar bisa merespons secara cepat dan tepat tanpa mengganggu program prioritas yang telah ditetapkan.
“Rapat evaluasi ini bukan hanya menjadi bentuk pengawasan bersama, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambah Ade Kama. Lebih lanjut, Ade memastikan, DPRD dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan sinergi dalam mengelola keuangan daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. (ute)
